PekanbaruPos.Com Kabar Terbaru Kota Pekanbaru
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bergerak cepat untuk merealisasikan pemisahan unit usaha syariahnya atau spin off BTN Syariah, menyusul restu dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pemenuhan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Spin off BTN Syariah dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 dan POJK Nomor 12 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa bank dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki aset minimal Rp50 triliun atau mencapai 50% dari total aset induk, wajib memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
Per akhir Maret 2025, aset BTN Syariah telah mencapai Rp61,19 triliun. Dengan angka tersebut, BTN Syariah secara resmi masuk dalam kategori yang wajib melakukan spin off dari bank induknya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa proses spin off BTN Syariah diharapkan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional. “Diharapkan BTN Syariah dapat menjadi BUS dengan skala usaha besar yang fokus pada pembiayaan perumahan,” ujarnya.
Dian juga menyampaikan bahwa OJK terus mendorong konsolidasi sektor perbankan syariah melalui berbagai aksi korporasi, termasuk spin off, merger, dan akuisisi. Menurutnya, langkah BTN ini merupakan contoh konkret upaya memperkuat daya saing bank syariah dalam negeri.
Sementara itu, pengamat perbankan Piter Abdullah menilai BTN Syariah memiliki keunggulan kompetitif yang menjadikannya layak sebagai pemain utama dalam industri perbankan syariah. “BTN Syariah saat ini merupakan satu-satunya unit syariah yang fokus pada sektor perumahan, karena tumbuh bersama induknya. Ini menjadi modal kuat untuk menjangkau masyarakat lebih luas pasca spin off,” jelas Piter.
Dengan pemisahan ini, BTN Syariah diharapkan mampu memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan pembiayaan syariah di Indonesia, khususnya dalam mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat.***
