10 Tahun Jabat Bupati Inhil Tak Pernah Tersandung Kasus Korupsi, Indra Adnan Dinilai Layak Pimpin Riau

PEKANBARUPOS.COM (PPC),PEKANBARU- Berbekal pengalaman 10 tahun (2003-2013) menjabat Bupati Indragiri Hilir (Inhil), merupakan modal berharga bagi Dr H Indra Muchlis Adnan untuk maju di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri), 2018 mendatang.Bahkan, ketika beberapa kepala daerah di Provinsi Riau terjerat kasus korupsi (sepanjang tahun 2010-2016), ternyata Indra lulus tahap administrasi saat mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sekitar bulan Juli 2015 lalu. Dari 600 lebih yang melamar waktu itu, hanya 194 pelamar yang dinyatakan lolos administrasi, termasuk Indra Muchlis Adnan, yang merupakan satu-satunya wakil dari Riau.”Sangat banyak program pembangunan yang sudah berhasil dilaksanakan Indra Adnan selama 10 tahun jabat Bupati Inhil. Memang masih ada ditemukan beberapa kekurangan, tapi untuk setingkat bupati, Indra dinilai berhasil. Apalagi, setelah melepas jabatan tahun 2013 lalu, sampai kini tak pernah tersandung kasus hukum, khususnya masalah korupsi. Prestasi ini yang harus dilihat masyarakat Riau, Indra Adnan itu memang sudah layak pimpin Provinsi Riau,” jelas Pengamat Politik Riau, Wandi MH menjawab malam.Pria yang akan menyelesaikan pendidikan Doktor, Fakultas Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Padang ini mengakui, selama Kabupaten Inhil dipimpin Indra Adnan, begitu banyak perubahan yang terjadi.

“Salah satu program yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat adalah Desa Mandiri. Ada 200 lebih desa yang tersebar di 20 kecamatan setiap tahun diberi dana ratusan juta untuk membangun desa sendiri. Seperti membangun jalan, masjid, pos ronda dan lainnya. Selama 10 tahun, pengaruh program Desa Mandiri ini sangat luar biasa bagi masyarakat,” ujar Wandi.Selain itu, ada puluhan proyek besar yang nilainya di atas Rp100 miliar dibangun pada masa kepemimpinan Indra Adnan. Sebut saja, pelabuhan kuala enok, bandar udara, pelabuhan parit 21, terminal parit 8, islamic centre, dan Universitas Islam Indragiri (Unisi).”Proyek Multiyears ini dikerjakan bertahun-tahun, menggunakan APBD Inhil. Kini, setelah 4 tahun meletakan jabatan sebagai bupati (2013), Indra aman-aman saja. Artinya, dia itu bersih dari kasus korupsi. Makanya, disaat sulit masyarakat Riau mencari sosok pemimpin yang amanah, Indra Adnan adalah solusinya. Sudah sepantasnya dia memimpin Bumi Lancang Kuning ini,” papar Wandi.Sementara itu, Indra Muchlis Adnan mengakui, keikutsertaan dirinya pada seleksi capim KPK dipertengahan tahun 2015, bukanlah untuk mendapatkan jabatan itu. Sebab, dirinya menyadari waktu itu masih aktif di pengurusan Partai Golkar.”Tujuan saya ikut capim KPK itu, membuktikan bahwa saya bersih dari kasus korupsi, setelah menjabat Bupati Inhil 10 tahun. Kalau saja saya ada masalah hukum, tentu saat mendaftar capim KPK sudah menjadi target bagi penegak hukum. Tapi Insya Allah, sampai sekarang saya sehat-sehat saja dan tak pernah berurusan dengan hukum, apalagi yang namanya korupsi,” jelas Indra menjawab GoRiau.com.Riau merupakan provinsi yang menjadi perhatian khusus KPK. Sebab, tiga gubernur (Saleh Yasit, Rusli Zainal dan Anas Maamun) masuk penjara akibat kasus dugaan korupsi.Tak hanya itu, sejumlah kepala daerah di Provinsi Riau sejak tahun 2003 silam juga terseret kasus korupsi ini, diantaranya Ramlan Zas (Bupati Rokan Hulu 2001-2006), Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan 2001-2011), Arwin AS (Bupati Siak 2001-2011), Burhanuddin Husein (Bupati Kampar 2005-2011), Raja Thamsir Rachman (Bupati Indragiri Hulu 2000-2010), Herliyan Saleh (Bupati Bengkalis 2011-2016) dan terakhir Suparman (Bupati Rokan Hulu 2016-2021). Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan Suparman tak bersalah dan dibebaskan dari jeratan hukum, kendati KPK saat ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (adv)