PekanbaruPos.Com Kabar Terbaru Kota Pekanbaru
PEKANBARUPOS.OM (PPC),PEKANBARU – Rencana pihak DPRD Riau untuk turun ke Kabupaten Rokan Hilir, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait perusahaan yang melakukan perambahan, yang sedianya dilakukan pada Sabtu besok, dutunda jadi lusa, Minggu.
Hal ini dikarenakan kesiapan antara semua pihak yang akan terlibat dalam pertemuan di Rokan Hilir nantinya, yang juga melibatkan pemerintah daerah setempat, aparat, masyarakat, pihak perusahaan, DPRD Riau, dan juga sejumlah pihak terkait lainnya.
Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir, Husaimi Hamidi mengatakan, pihaknya juga sudah menyurati pemerintah daerah setempat, dan pihak-pihak lainnya, untuk rencana pertemuan pada Minggu tersebut, yang diajadwalkan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB, dan semua pihak akan bertemu dalam rapat tersebut.
“Jadwalnya kita geser satu hari dari rencana sebelumnya, sehingga semua pihak bisa bertemu di hari Minggu, tersebut,” kata Husaimi.
Dalam pertemuan itu nantinya menurut Asri, pihaknya akan membahas tentang legalitas dan izin perusahaan, apakah memang sesuai dengan ketentuan atau tidak. Selain itu, lahan yang mengatas namakan kelompok tani yang juga diadukan masyarakat beberapa waktu lalu, juga akan ditinjau legalitasnya.
“Makanya kita juga mengajak pihak Pansus Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk turun memastikan soal lahan yang digarap oleh perusahaan tersebut, sehingga persoalannya jelas nanti,” imbuh politisi PPP Riau ini.
Sementara itu, Ketua Pansus RTRW Riau, Asri Auzar mengatakan, pihaknya juga sudah memastikan akan turun pada hari Minggu tersebut ke Rokan Hilir, bersama pihak terkait lainnya.
“Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak lainnya, sehingga nantinya persoalan bisa jelas jika semua pihak hadir dan menyampaikan pendapat masing-masing,” kata Asri yang juga merupakan anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir tersebut.
Sebelumnya, Husaimi Hamidi juga mengatakan, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan rekan-rekannya di DPRD Riau, untuk membicarakan rencana turun ke Rokan Hilir tersebut, dan disepakati akan turun setelah Pilkada 2017 dilakukan.
“Kita sudah agendakan pada tanggal 18 Februari ini untuk turun, bahkan Ketua DPRD Riau juga sudah dijadwalkan juga akan turun, beserta dengan Pansus RTRW Provinsi Riau, sehingga bisa dicek langsung apakah di sana termasuk kawasan hutan atau tidak. Kita juga menggandeng sejumlah pihak terkait lainnya, seperti Polda Riau, pihak Korem, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan lainnya,” kata Husaimi.
Husaimi yang turun ke lapangan pada Kamis kemaren, melihat kondisi hutan di sana memang tidak bisa lagi digunakan masyarakat untuk mencari nafkah. Tidak hanya itu, bahkan sungai-sungai di sana sudah banyak yang ditimbun, dan ditanami sawit, oleh pihak tertentu, yang mengatasnamakan kelompok tani.
“Ini juga menjadi keluhan masyarakat yang disampaikan kepada kita. Katanya kelompok tani, tapi tak mungkin kan kelompok tani mampu beli dua alat berat, tiga alat berat. Ini yang perlu kami telusuri. Saya saat ini (kemaren) juga tengah dalam perjalanan ke kantor camat untuk melakukan koordinasi,” imbuhnya. (adv)
