SUMBARPOS.COM(PPC),JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan publikasi besaran dana APBD yang mengendap di perbankan bukan bertujuan untuk menyalahkan pemerintah daerah. Menurutnya, publikasi itu bertujuan mendorong pemerintah daerah segera melakukan penyerapan anggaran.
“Jadi ini tujuannya tidak untuk mempermalukan atau menyudutkan, tapi betul-betul agar uang yang dikumpulkan dan kemudian disalurkan itu bisa digunakan setepat mungkin sesuai waktu dan aturan,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/8).
Dengan begitu, menurut Sri Mulyani, perekonomian daerah bisa bergerak dan masyarakat segera mendapatkan manfaat.
“Kalau daerah-daerah yang memang sangat tergantung pada dana transfer, sebaiknya sigap menggunakannya. Karena itu benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi yang sangat penting di daerah.”
Kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai sebesar Rp 214 triliun.
Berikut daftar Provinsi dengan endapan dana terbesar:
1. DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun)
2. Jawa Barat (Rp 8 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 3,95 triliun)
4. Riau (Rp 2,86 triliun)
5. Papua (Rp 2,6 triliun)
6. Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun)
7. Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun)
8. Banten (Rp 1,5 triliun)
9. Bali (Rp 1,46 triliun)
10. Aceh (Rp 1,4 triliun).
(MERDEKA)
