PekanbaruPos.Com Kabar Terbaru Kota Pekanbaru
PEKANBARUPOS.COM (PPC),PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum bisa mendapatkan nilai sempurna dalam pencatatan aset menggunakan sistem basis akrual pada laporan keuangannya.”Apa lagi sekarang aset menjadi masalah yang penting untuk akrual basis. Aset memang masih kurang baik dalam pengelolaannya,” aku Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman kepada disela-sela kunjungannya ke Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Senin. Untuk itu, ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) supaya ikut bekerja keras dalam menertibkan aset.Tentunya dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti halnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perhubungan.
“Satpol PP perlu bekerja sama dengan OPD terkait untuk mengawal aset. Karena akrual basis itu, kita wajib menertibkan aset dengan baik,” jelas Andi.Pemprov Riau memang masih mendapatkan PR untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya harus memperbaiki catatan pengelolaan aset. Ini perlu dilakukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 tidak ada masalah lagi ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.”Kelemahan kita di aset, kita harapkan fungsi Satpol PP untuk membantu menertibkan aset. Artinya membantu pemerintah mengejar penilaian terbaik, supaya kita punya kinerja yang lebih baik lagi,” kata Andi Rachman beberapa waktu lalu. (adv)
