Ini Tanggapan Komisi VIII DPR Terkait Kasus Travel Umrah Fiktif

PEKANBARUPOS.COM (PPC),PEKANBARU – Adanya travel-travel layanan jasa umrah dan haji yang ilegal di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru ikut mendapat tanggapan kalangan legislator DPR RI.

Wakil Ketua Komis VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat dijumpai Tribun Pekanbaru dalam kunjungan kerjanya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Selasa, mengatakan, komisi VIII kerap meminta Kementrian Agama melakukan peningkatan pengawasan terhadap travel-travel jasa layanan umroh dan haji yang bermasalah

“Itu, kami sudah minta berkali-kali kepada Kementrian Agaman untuk peningkatan pengawasan intrnal Kemenag, izin dan akreditasi. Kami juga meminta Kementrian Agama lebih aktif kerja sama dengan Kepolisian,” jelasnya.

Berkenaan dengan maraknya travel-travel yang ilegal atau syarat dengan penipuan dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk lebih hati-hati. Terutama terhadap travel yang menyediakan jasa ibadah umrah atau haji dengan biaya yang begitu murah.

“Tidak kalah penting yang harus disampaikan kepada masyarakat dua hal. Pertama jangan terkecoh dengan harga murah. Harga murah hampir pasti membawa kepada penipuan dan yang kedua sampaikan kepada masyatakat agar tidak sungkan-sungkan memperkarakan travel-travel yang sudah melakukan penipuan, “katanya.

Menurutnya komisi VIII telah mendorong Kementrian Agama membentuk Direktorat umroh dengan melengkapi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) supaya pengawasan lebih baik.

“Sudah ada direktorat umrahnya tapi, SDM terbatas hanya tiga orang dan sekarang kami dorong agar SDM ditambah dan SOP dilengkapi serta termasuk pengawasan di Bandaran. Karena sering juga banyak jamaah tercecer di Bandara dan lambat penangananya dengan alasan katanya kurang tenaganya. Sehingga dengan telah dibentuk direktorat umrah dan penambahan SDM rasanya tidak ada alasan lagi sehingga semua harus jalan, ” paparnya.

Disamping itu, banyak travel yang memiliki izin kemudian mendisubkan bersama dengan tokoh agama yang mempunyai massa dan ingin memberangkatkan ibadah tanpa punya bekal dukungan maksimum dari travel bersangkutan.

“Jadi yang seperti ini juga pengawasanya ditingkatkan. Jadi travel ini mensubkan tanpa ada backup sehingga banyak yang tercecer, ” katanya. (adv)