Zulhelmi selaku Camat Rumbai, langsung meluruskan duduk persoalannya. ‘’Semua bisa kita selesaikan secara baik-baik. Jangan ada salah paham,’’ ungkap Zulhelmi kepada warga yang berdemo.
Terkait keluhan warga, Zulhelmi berjanji akan menyelesaikan persoalan kasus dugaan ijazah palsu milik Junaidi saat menyerahkan persyaratan kepada panitia pelaksana.
‘’Saya janji akan menyelsesaikan persoalan ini, nanti saat selesai pemilihan kepala daerah. Bukan sekarang ini, karena masih ada yang lebih penting lagi dari persoalan ini,’’ jelas Zulhelmi.
Masih manurut Ami sapaan Zulhelmi, mempersilahkan warga yang tidak sabar, boleh melakukan aksi demo besar-besaran ke Kontor Wali Kota Pekanbaru. ‘’Kalau warga tidak sabar sampai Pilkada nanti, silahkan saja demo ke Kantor Wali Kota Pekanbaru,’’ tegas Zulhelmi.
Sementara itu, kepada wartawan Zulhelmi mengungkapkan, akan melakukan evaluasi kembali terkait persoalan diduga ijazah palsu yang dilampirkan sebagai syarat Junaidi saat melakukan pemilihan Ketua RW 11. ‘’Pastinya akan kita tindaklanjuti,’’ janji Zulhelmi kepada wartawan, usai aksi demo warga.
Menurut Zulhelmi, berdasarkan aturan Perwako 18 a Perda No 12 Tahun 2002, terkait persyaratan Ketua RW tidak harus lulusan SLTA. Namun kenyataan ada keganjilan yang dilakukan pihak panitia pelaksana dalam pemilihan Ketua RW 11.
‘’Itu lah permasalahannya, panitia memasukkan persyaratan kepada calon Ketua RW harus lulusan SLTA. Namun dalam Perdanya sendiri, tidak ada menyebutkan Ketua RW harus lulusan SLTA,’’ kesal Zulhelmi.
Terpisah, Lurah Sri Meranti, Adimas Putra membantah dirinya mengeluarkan SK Junaidi sebagai Ketua RW 11 secara administrasi. ‘’Sampai saat ini, saya belum ada memfungsikan beliau sebagai Ketua RW 11, apalagi mengeluarkan SK nya,’’ tegas Adimas.
Namun Adimas juga menyampaikan, bahwasanya dirinya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Bukan lantaran istri Junaidi mantan Guru SMA nya. ‘’Saya netral kok, bukan lantaran istri beliau pernah mengajar saya waktu SMA dulu,’’ singkat Adimas.
Terkait tudingan warga, Junaidi mengatakan, silahkan warga menyampaikan aspirasinya. Karena menurutnya hal itu adalah hak setia berwarga negara. ‘’Silahkan lapor Polisi sekalian, saya berada di jalan yang benar. Karena tujuan saya, hanya ingin membangun warga Witayu,’’ katanya.
Terkait aksi demo itu, menurutnya, seharusnya sejak 7 hari masa tenang, setelah pemilihan ketua RW, seharusnya warga yang menuduh menggunakan ijazah palsu. Harusnya melayangkan protes. ‘’Soal ijazah saya palsu, itu tidak benar,’’ tegasnya. (adv)
